Perkembangan Ekonomi, Politik, Keuangan di Awal Kemerdekaan Yang wajib kalian Tau
Perkembangan Ekonomi, Politik, Keuangan di Awal Kemerdekaan
A. KONDISI
EKONOMI INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN
Keadaan
ekonomi Indonesia di akhir kekuasaan Jepang dan di awal berdirinya Republik
Indonesia sangat kacau dan sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut
dikarenakan Sebab :
- Indonesia
yang baru aja merdeka belum mempunyai pemerintahan yang bagus, dimana belum
ada pejabat tertentu yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. - Sebagai
negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan Tips untuk mengatur ekonomi
keuangan yang mantap. - Tinggalan
pemerintah pendudukan Jepang dimana ekonomi saat pendudukan Jepang memang
sudah buruk karena pengeluaran pembiayaan perang Jepang. Membuat
pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan. - Kondisi
keamanan dalam negeri sendiri tak akan stabil karena sering terjadinya
pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi. - Politik
keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan
pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional. - Belanda masih tetap tak akan
mau mengakui kemerdeaan Indonesia dan masih terus menjalankan pergolakan
politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.
Faktor-faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 merupakan sebagai
berikut :
Terjadi
Inflasi yang sangat tinggi
Inflasi
tersebut Bisa terjadi disebabakan Sebab :
- Beredarnya
mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali (di bulan
Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang beredar di Jawa sedangkan dengan cara umum
uang yang beredar di masyarakat mencapai 4 milyar).
- Beredarnya
mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang
sukses dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yanh jumlahnya
mencapai 2,3 milyar.
- Repubik
Indonesia sendiri belum mempunyai mata uang sendiri sehingga pemerintah tak akan
Bisa menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tak akan berlaku.
Inflasi
terjadi Sebab di satu sisi tak akan terkendalinya peredaran uang yang dikeluarkan
pemerintah Jepang di sisi lain ketersediaan barang menipis bahkan langka di
beberapa daerah. Kelangkaan ini terjadi karena adanya blokade ekonomi oleh
Belanda. Uang Jepang yang beredarsangat tinggi sedangkan kemampuan ekonomi
untuk menyerap uang tersebut masih sangat rendah.
Sebab
inflasi ini kelompok yang paling menderita merupakan para petani sebab di masa
pendudukan Jepang petani merupakan produsen yang paling banyak menyimpan mata
uang Jepang. Hasil pertanian mereka tak akan Bisa dijual, sementara nilai tukar
mata uang yang mereka miliki sangat rendah.
Pemerintah
Indonesia yang baru aja berdiri tak akan mampu mengendalikan dan menghentikan
peredaran mata uang Jepang tersebut sebab Indonesia belum mempunyai mata uang
baru sebagai penggantinya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara
waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu:
- Mata uang De
Javasche Bank - Mata uang pemerintah
Hindia Belanda - Mata uang pendudukan
Jepang
Keadaan
tersebut diperparah dengan diberlakukannya uang NICA di daerah yang diduduki
sekutu di tanggal 6 Maret 1946 oleh Panglima AFNEI yang baru (Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford). Uang NICA
ini dimaksudkan untuk menggantikan uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun
saat itu. Upaya sekutu tersebut merupakan salah satu bentuk pelangaran
kesepakatan yaitu bahwa selama belum ada penyelesaian politik mengenai status
Indonesia, maka tak akan ada mata uang baru.
Sebab
tindakan sekutu tersebut maka pemerintah Indonesia pun mengeluarkan uang kertas
baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai
pengganti uang Jepang.
- Adanya Blokade
ekonomi dari Belanda
Blokade oleh
Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar-masuk perdagangan
RI terutama melalui jalur Bahari dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini
dilakukan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda
menjalankan blokade ini merupakan :
- Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke
Indonesia. - Mencegah kelurnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik
asing lainnya. - Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh bangsa lain.
Dengan
adanya blokade tersebut menyebabkan:
- Barang-barang ekspor RI
terlambat terkirim. - Barang-barang dagangan milik
Indonesia tak akan Bisa di ekspor bahkan banyak barang-barang ekspor
Indonesia yang dibumi hanguskan. - Indonesia kekurangan
barang-barang import yang sangat dibutuhkan. - Inflasi semakin tak terkendali
sehingga rakyat menjadi gelisah.
Tujuan/Asa
Belanda dengan blokade ini merupakan:
- supaya
ekonomi Indonesia mendapatkan kekacauan
- supaya
terjadi kerusuhan sosial Sebab rakyat tak akan percaya kepada pemerintah
Indonesia, sehingga pemerintah Belanda Bisa dengan mudah mengembalikan
eksistensinya.
- Untuk
menekan Indonesia dengan Asa Bisa dikuasai kembali oleh Belanda.
- Kekosongan kas Negara
Kas Negara
mendapatkan kekosongan Sebab pajak dan bea masuk lainnya belum ada sementara
pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung
kepada produksi pertanian. Sebab dukungan dari bidang pertanian inilah
pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk.
B. UPAYA
MENGATASI BLOKADE EKONOMI BELANDA (NICA)
Upaya
pemerintah untuk keluar dari masalah blokade tersebut merupakan sebagai berikut.
- Usaha bersifat
politis, yaitu Diplomasi Beras ke India
Pemerintah
Indonesia bersedia untuk membantu pemerintah India yang sedang ditimpa bahaya
kelaparan dengan mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga sangat rendah.
Pemerintah menjalankan hal ini sebab karena blokade oleh Belanda maka hasil panen
Indonesia yang melimpah tak akan Bisa dijual keluar negeri sehingga pemerintah
berani memperkirakan bahwa di di musim panen 1946 akan diperoleh suplai
hasil panen sebesar 0.000 hingga 400.000 ton. Sebagai imbalannya pemerintah
India bersedia mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat
Indonesia di saat itu. Saat itu Indonesia tak akan memikirkan harga Sebab yang
penting merupakan dukungan dari negara lain yang sangat diperlukan dalam
perjuangan diplomatik dalam forum internasional. Adapun keuntungan politis yang diperoleh
Indonesia dengan adanya kerjasama dengan India ini merupakan Indonesia mendapatkan
dukungan aktif dari India dengan cara diplomatik atas perjuangan Indonesia di
forum internasional.
- Mengadakan hubungan
dagang langsung dengan luar negeri
Membuka
hubungan dagang langsung ke luar negeri dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun
pihak swasta. Usaha tersebut antara lain :
Mengadakan
kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen Inc.). Tujuan dari
kontak ini merupakan membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Dimana usaha
tersebut dirintis oleh BTC (Banking in addition to also Trading
Corporation) atau Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu badan
perdagangan semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin
oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. Hasil transaksi
pertama dari kerjasama tersebut merupakan Amerika bersedia membeli barang-barang
ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-lain. akan tetapi selanjutnya
kapal Amerika yang mengangkut barang pesanan RI dan akan memuat barang ekspor
dari RI dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal Angkatan Bahari Belanda.
Sebab
blokade Belanda di Jawa terlalu kuat maka usaha diarahkan untuk menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera
dengan tujuan Malaysia dan Singapura.
Usaha tersebut dilakukan sejak 1946 hingga akhir masa perang kemerdekaan.
Aplikasi ini dibantu oleh Angkatan Bahari RI serta pemerintah daerah penghasil
barang-barang ekspor. Sebab perairan di Sumatra sangatlah luas, maka pihak
Belanda tak akan mampu menjalankan pengawasan dengan cara ketat. Hasilnya Indonesia
sukses menyelundupkan karet yang mencapai puluhan ribu ton dari Sumatera ke
luar negeri, terutama ke Singapura. Dan Indonesia sukses memperoleh senjata,
obat-obatan dan barang-barang lain yang dibutuhkan.
Pemerintah RI di 1947 membentuk perwakilan
resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian
Office (Indoff).
Secra resmi badan ini merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik
di luar negeri, namun dengan cara rahasia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda
dengan menjalankan perdagangan barter. Diharapkan dengan upaya ini mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu juga berperan sebagai perantara
dengan pedagang Singapura dan mengusahakan pengadaan kapal-kapal yang
diperlukan.
Dibentuk
perwakilan kemetrian pertahanan di luar negeri yaitu Kementrian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin
oleh Ali Jayengprawiro. Tugas inti badan ini merupakan membeli senjata dan
perlengkapan angkatan perang.
C. KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN MENGHADAPI BURUKNYA KONDISI EKONOMI INDONESIA
Upaya yang
dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonominya mulai dilakukan sejak
Februari 1946, merupakan sebagai berikut.
1) Konferensi Ekonomi Februari 1946
Konferensi
ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang
bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa, yang dipimpin oleh
Menteri Kemakmuran (Darmawan Mangunkusumo). Tujuan Konferensi ini merupakan untuk
memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang
mendesak, seperti :
Masalah produksi dan distribusi makanan
Tercapai
kesepakatan bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi
perang Jepang, dengan cara berangsur-angsur akan dihapukan dan diganti dengan sistem
desentralisasi.
Masalah sandang
Disepakati
bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan
Pembagian Makanan (BPPM) yang bertujuan untuk mengatasi kesengsaraan rakyat
Indonesia. Badan ini dipimpin oleh Sudarsono dibawah pengawasan
Kementrian Kemakmuran. BPPM Bisa dianggap sebagai awal dari terbentuknya
Badan Urusan Logistik (Bulog). Sementara itu tujuan dibentuk Bulog
(Februari 1946) untuk melarang pengiriman bahan makanan antar karisidenan.
Status dan Administrasi perkebunan-perkebunan
Keputusannya
merupakan semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di
bawah kementrian Kemakmuran. Sehingga diharapkan pendapatan negara Bisa
bertambah dengan cara signifikan dengan nasionalisasi pabrik gula dan perkebunan
tebu.
Konferensi
kedua di Solo, 6 Mei 1946 membahas mengenai masalah program ekonomi pemerintah,
masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga
manusia. Wapres Moh. Hatta mengusulkan mengenai rehabilitasi pabrik gula,
dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga wajib dikuasai oleh negara.
Untuk merealisasikan keinginan tersebut maka di 6 Juni 1946 dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).
2) Pinjaman
Nasional
Program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan (Surachman) dengan persetujuan
BP-KNIP. Untuk mendukung program tersebut maka dibuat Bank Tabungan Pos, bank ini bermanfaat untuk
penyaluran pinjaman nasional untuk melonjakkan kepercayaan masyarakat
Indonesia kepada pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga menunjuk rumah gadai
untuk membagikan pinjaman kepada masyarakat dengan jangka waktu pengembalian
selama 40 tahun. Tujuannya untuk mengumpulkan dana masyarakat untuk kepentingan
perjuangan, sekaligus untuk menanamkan kepercayaan rakyat di pemerintah RI.
Rakyat Bisa
meminjam bila rakyat mau menyetor uang ke Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah
pegadaian. Usaha ini mendapat respon yang besar dari rakyat terbukti dengan
besar pinjaman yang ditawarkan di bulan Juli 1946 sebesar Rp.
1.000.000.000,00 , di tahun pertama sukses dikumpulkan uang sejumlah Rp.
500.000.000,00. Kesuksesan yang dicapai menunjukkan besarnya dukungan dan
kepercayaan rakyat kepada Pemerintah RI.
3) Pembentukan
Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.
Badan ini
dibentuk atas usul dari menteri kemakmuran AK. Gani. Badan ini merupakan
badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka
waktu 2 hingga 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana
Pembangunan Sepuluh Tahun.
- Rencana
Pembangunan 10 tahun tersebut merupakan sebagai berikut. - Semua
bangunan umum, perkebunan, dan industri yang telah ada sebelum perang
menjadi milik negara, yang baru terlaksana tahun 1957. - Bangunan
umum vital milik asing dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi - Perusahaan
milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap RI. - Perusahaan
modal asing lainnya dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan
perjanjian Republik Indonesia dengan Belanda.
Badan ini
bertujuan untuk menasionalisasikan semua cabang produksi yang telah ada dengan
mengubah ke dalam bentuk badan hukum. Hal ini dilakukan dengan Asa supaya
Indonesia Bisa memakai semua cabang produksi dengan cara maksimal dan kuat di
mata hukum internasional. Pendanaan untuk Rencana Pembangunan ini terbuka bagus
untuk pemodal dalam negeri ataupun pemodal asing.
Inti rencana
ini merupakan supaya Indonesia membuka diri terhadap penanaman modal asing dan
menjalankan pinjaman bagus ke dalam ataupun ke luar negeri.
Untuk
membiayai rencana pembangunan ekonomi tersebut pemerintah membuka diri terhadap
penanaman modal asing, mengerahkan dana masyarakat melalui pinjaman nasional,
melalui tabungan masyarakat, serta melibatkan badan-badan swasta dalam
pembangunan ekonomi. Dan untuk menampung dana tersebut dibentuk Bank
Pembangunan. Perusahaan patungan (merger) diperkenankan berdiri sementara itu
tanah partikelir dihapuskan.
Perkembangannya
April 1947 badan ini diperluas menjadi Panitia
Pemikir Siasat Ekonomi yang bertugas mempelajari, mengumpulkan data,
dan membagikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi
dan dalam rangka menjalankan perundingan dengan pihak Belanda. Rencana tersebut
belum sukses dilaksanakan dengan bagus Sebab situasi politik dan militer yang
tak akan memungkinkan, yaitu Agresi Militer Belanda I
dan Perjanjian Linggarjati yang
menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia yang mempunyai potensi ekonomi
jatuh ke tangan Belanda dan yang tersisa sebagian besar tergolong sebagai
daerah miskin dan berpenduduk padat (Sumatera dan Jawa). Hal tersebut ditambah
dengan adanya Pemberontakan PKI dan Agresi mIliter Belanda II yang
mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak.
4) Rekonstruksi
dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948
Program ini
bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, selain
melonjakkan efisiensi. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi
negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Sejumlah angkatan perang dikurangi
dengan cara drastis untuk mengurangi beban negara di bidang ekonomi dan melonjakkan
effisiensi angkatan perang dengan menyalurkan para bekas prajurit di bidang-bidang
produktif dan diurus oleh kementrian Pembangunan dan Pemuda. Rasionalisasi yang
diusulkan oleh Mohammad Hatta diikuti dengan intensifikasi pertanian, penanaman
bibit unggul, dan peningkatan peternakan.
5) Rencana
Kasimo (Kasimo Plan)
Program ini
disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J.Kasimo.
Program ini berupa Rencana Produksi Tiga tahun (1948-1950) mengenai usaha
swasembada pangan dengan beberapa petunjuk Aplikasi yang praktis. Inti dari
Kasimo Plan merupakan untuk melonjakkan kehidupan rakyat dengan melonjakkan
produksi bahan pangan. Rencana Kasimo ini merupakan
:
- Menanami tanah kosong
(tak akan terurus) di Sumatera Timur seluas 281.277 HA - menjalankan intensifikasi
di Jawa dengan menanam bibit unggul - Pencegahan penyembelihan
Fauna-Fauna yang berperan penting untuk produksi pangan. - Di setiap desa dibentuk
kebun-kebun bibit - Transmigrasi untuk 20 juta
penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15
tahun.
6) Persatuan
Tenaga Ekonomi (PTE)
Organisasi
yang dipimpin B.R Motik ini bertujuan untuk :
- Menggiatkan
kembali partisipasi pengusaha swasta, supaya pengusaha swasta memperkuat
persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional. - Menggalang
dan Melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga
Bisa memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.
Meskipun
usaha PTE didukung pemerintah dan melibatkan dukungan dari pemerintah daerah
namun perkembangannya PTE tak akan Bisa berjalan bagus dan hanya mampu didirikan
Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal Rp. 5.000.000,00. Kegiatan ini semakin
mendapatkan kemunduran karena Agresi Militer Belanda.
Selain PTE,
perdagangan swasta lainnya juga membantu usaha ekonomi pemerintah merupakan Banking in addition to also Trading Corporation (Perseroan
Bank dan Perdagangan).
Mengaktifkan
kembali Gabungan Perusahaan Perindustrian dan Perusahaan Penting, Pusat
Tembakau Indonesia, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) dalam
rangka memperbaiki ekonomi Indonesia.
7) Oeang
Republik Indonesia (ORI)
Melarang
digunakan mata uang NICA dan yang lainnya serta hanya boleh memakai Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) dikeluarkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU No. 17
tahun 1946 yang dikeluarkan di tanggal 1
Oktober 1946. Mengenai pertukaran uang Rupiah Jepang diatur
berdasarkan UU No. 19 tahun 1946 tanggal 25 Oktober
1946. Tanggal 25 Oktober
selanjutnya dijadikan sebagai hari keuangan.
Adapun kebijakan penyetaraan mata uang merupakan sebagai berikut:
- Di Jawa, Lima puluh rupiah (Rp. 50,00)
uang Jepang disamakan dengan satu ruapiah (Rp. 100,00) ORI dengan
perbandingan 1:5. - Di Luar Jawa dan Madura, Seratus rupiah (Rp.
100,00) uang Jepang sama dengan satu rupiah(Rp. 1,00) ORI dengan
perbandingan 1:10. - Setiap sepuluh rupiah
(Rp. 10,00) ORI bernilai sama dengan emas murni seberat 5 gram.
Mengenai
pengaturan nilai tukar uang ORI dengan valuta asing (nilai kurs mata uang ORI
di pasar valuta asing) sebenarnya dipegang oleh Bank Negara yang sebelumnya
telah dirintis bentuk prototipenya yaitu dengan pembentukan Bank Rakyat
Indonesia (Shomin Ginko). Namun tugas tersebut di akhirnya dijalankan oleh Bank Negara Indonesia (Bank Negara Indonesia 1946) yang
dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo.
Bank ini merupakan bank umum milik pemerintah yang tujuan awal didirikannya
merupakan untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan
keuangan. BNI didirikan di 1 November 1946.
Meskipun
begitu usaha pemerintah untuk menjadikan ORI sebagai satu-satunya mata uang
nasional tak akan tercapai Sebab terpecah-pecahnya wilayah RI karena perundingan
Indonesia- Belanda. Sehingga di beberapa daerah mengeluarkan mata uang sendiri,
yang berbeda dengan ORI, seperti URIPS (Uang Republik Propinsi Sumatera) di
Sumatera, URIBA (Uang Republik Indonesia Baru) di Aceh, URIDAB (Uang Republik
Indonesia Banten) di Banten dan Palembang. Upaya-upaya pemerintah
Indonesia tersebut dilakukan dalam upaya untuk melonjakkan kesejahteraan
rakyat Indonesia meskipun Belanda masih belum pergi dari Indonesia. (By: Rusdi)
0 Response to "Perkembangan Ekonomi, Politik, Keuangan di Awal Kemerdekaan Yang wajib kalian Tau"
Post a Comment